Kinerja KPUD Tapanuli Tengah Dipertanyakan
Pemerintah yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar KPUD Tapanuli Tengah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap empat calon Bupati Tapanuli Tengah yang diusung partai politik yaitu : Dina Riana Samosir – Hikmal Batubara, Albiner Sitompul – dr.Steven Simanungkalit, Ir.Muhammad Effendy Pohan – Ir.Hotbaen Bonar Gultom, Raja Bonaran Situmeang – Sukran Jamilan Tanjung. MK juga dalam sidangnya yang diketuai Mahfud MD memerintahkan KPU dan Panwaslu Sumut maupun Panwas Tapteng mengawasi verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan KPUD Tapteng dan selanjutnya, melaporkan hasilnya kepada MK dalam waktu 30 hari, terhitung sejak putusan diucapkan. Putusan MK dengan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tersebut jelas sejalan dengan ruh demokrasi yang saat ini sedang berjalan, serta membuktikan bahwa kinerja KPUD Tapanuli Tengah patut dipertanyakan. Hilangnya hak-hak konstitusional bakal calon Bupati Tapteng jelas telah menodai iklim demokrasi yang selama ini dikawal pemerintahan SBY.
KPU Tapanuli Tengah juga patut diduga menyebabkan hilangnya hak konstitusional Partai Politik untuk mendukung salah satu pasangan calon, bertindak tidak berdasarkan kewenangan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke instansi yang berwenangan terkait kejanggalan dan permasalahan yang ditemukan, tidak bersikap netral dan menutupi akses data pencalonan bagi Panwaslu Kada yang diselengarakan pada 12 Maret 2011 lalu.
Download KPUD
0 komentar:
Posting Komentar